Kenapa Asuransi Syariah?

Menurut Dewan Syariah Nasional, definisi ASURANSI SYARIAH (Ta’min, Takaful atau Tadhamun)  adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

asuransisyariah

Asuransi Syariah adalah sebuah sistem dimana para peserta meng-infaq-kan/menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan disini hanya sebatas pengelolaan operasional  asuransi dan investasi dari dana-dana/kontribusi yang diterima/dilimpahkan kepada perusahaan.

Asuransi syari’ah disebut juga dengan asuransi ta’awun yang artinya tolong menolong atau saling membantu . Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Asuransi ta’awun prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 2, yang artinya :

“Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan”

MENGAPA HARUS ASURANSI SYARIAH?

Asuransi yang selama ini digunakan oleh mayoritas masyarakat (konvensional) bukan merupakan asuransi yang dikenal oleh para pendahulu dari kalangan ahli fiqh, karena tidak termasuk transaksi yang dikenal oleh fiqh Islam, dan tidak pula dari kalangan para sahabat yang membahas hukimnya.

Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang asuransi non syariah (konvensional) yang disebabkan oleh perbedaan ilmu dan ijtihad mereka. Alasannya antara lain :

  1. Pada transaksi asuransi konvensional terdapat jahalah (ketidaktahuan) dan ghoror(ketidakpastian), dimana tidak diketahui siapa yang akan mendapatkan keuntungan atau kerugian pada saat berakhirnya periode asuransi.
  2. Di dalamnya terdapat riba atau syubhat riba. Hal ini akan lebih jelas dalam asuransi jiwa, dimana seseorang yang membeli polis asuransi membayar sejumlah kecil dana/premi dengan harapan mendapatkan uang yang lebih banyak dimasa yang akan datang, namun bisa saja dia tidak mendapatkannya. Jadi pada hakekatnya transaksi ini adalah tukar menukar uang, dan dengan adanya tambahan dari uang yang dibayarkan, maka ini jelas mengandung unsur riba, baik riba fadl dan riba nasi’ah.
  3. Asuransi ini termasuk jenis perjudian (maysir), karena salah satu pihak membayar sedikit harta untuk mendapatkan harta yang lebih banyak dengan cara untung-untungan atau tanpa pekerjaan. Jika terjadi kecelakaan ia berhak mendapatkan semua harta yang dijanjikan, tapi jika tidak maka ia tidak akan mendapatkan apapun.

Melihat ketiga hal di atas, dapat dikatakan bahwa transaksi dalam asuransi konvensional yang selama ini kita kenal, belum sesuai dengan transaksi yang dikenal dalam fiqh Islam. Asuransi syari’ah dengan prinsip ta’awunnya, dapat diterima oleh masyarakat dan berkembang cukup pesat pada beberapa tahun terakhir ini.

Asuransi syariah dengan perjanjian di awal yang jelas dan transparan serta aqad yang sesuai syariah, dimana dana-dana dan premi asuransi yang terkumpul (disebut juga dengan dana tabarru’) akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi syar’i dengan berlandaskan prinsip syariah.

Dan pada akhirnya semua dana yang dikelola tersebut (dana tabarru’) nantinya akan dipergunakan untuk menghadapi dan mengantisipasi terjadinya musibah/bencana/klaim yang terjadi diantara peserta asuransi. Melalui asuransi syari’ah, kita mempersiapkan diri secara finansial dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan fiqh Islam. Jadi tidak ada keraguan untuk berasuransi syari’ah.

PERBEDAAN ASURANSI SYARIAH DAN KONVENSIONAL

Ada beberapa perbedaan mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

Perbedaan tersebut adalah:

  1. Asuransi syari’ah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari MUI yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.
  2. Akad yang dilaksanakan pada asuransi syari’ah berdasarkan tolong menolong. Sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli
  3. Investasi dana pada asuransi syari’ah berdasarkan Wakallah bil Ujrah dan terbebas dari Riba. Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga (riba) sebagai bagian penempatan investasinya
  4. Kepemilikan dana pada asuransi syari’ah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.
  5. Pembayaran klaim pada asuransi syari’ah diambil dari dana tabarru’ (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan.
  6. Pembagian keuntungan pada asuransi syari’ah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.

Sumber: asuransihalal.wordpress.com

 

Tanya Jawab Asuransi Syariah

Pertanyaan :
Assalm. Pak saya termasuk awam dalam hal asuransi syariah. yang saya tau asuransi syariah perbedaannya dengan konvensional adalah di asuransi syariah ada dana tabaru dimana dana tersebut tidak bisa diambil jika tidak ada claim. selain itu ada pula dana investasi . sehingga jika nasabah berhenti dari membayar premi nasabah masih bisa mengambil dana tabungan yang ada. yang mau saya tanyakan adalah apakah asuransi syariah membatasi berapa persen untuk tabungan dan berapa persen untuk tabaru?atau hal tersebut bisa disepakati terlebih dahulu antara nasabah dan pihak asuransi??

Jawaban :
Wa’alaikumussalam Wr Wb.

Terima kasih atas minat para pembaca untuk mengetahui lebih jauh mengenai asuransi syariah.

Konsep asuransi syariah berawal dari prinsip saling tolong-menolong sesama peserta. Perusahaan hanya berfungsi sebagai pengelola dana peserta yang dikelola sesuai peruntukannya, diantaranya untuk pengelolaan risiko (dana tabarru) atau sebagai tabungan peserta (dana tabungan). Sebagai pengelola, perusahaan mengambil upah (ujroh) dan atau bagi hasil dari pengelolaan dana tersebut. Secara pembukuan, kontribusi (sebutan untuk premi dalam asuransi syariah) yang diterima dari peserta, dipisahkan dalam 3 pundi dana, yaitu: dana tabarru, dana tabungan dan dana pengelola.

Sebelum perjanjian disepakati, disampaikan kepada peserta, berapa besaran kontribusi yang harus dibayarkan, terdiri dari berapa besaran premi tabarru, dana yang disisihkan untuk tabungan peserta dan biaya pengelolaan. Proporsi pemisahan masing – masing dana ini, tergantung dari jenis produknya. Penentuan besaran dana tabarru didasarkan data statistik pengelolaan risiko internal maupun eksternal. Besaran dana Investasi tergantung permintaan peserta; sedangkan besaran biaya pengelolaan sudah ada perhitungan standarnya.

Semoga penjelasan singkat ini dapat menjawab pertanyaan bapak/ibu. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Ernawan Priarto
Corporate Secretary
PT Asuransi Takaful Keluarga

Sumber: http://www.ekonomisyariah.org/konsultasi-list/asuransi-syariah

Larangan Orang Kota Menjual Kepada Orang Desa

Termasuk yang dilarang dalam hadits-hadits di atas adalah larangan mencegat kafilah dagang di tengah jalan, yang bermaksud menjual barang dagangannya ke pasar dengan harga yang berlaku umum di pasaran.

Dalam hadits di atas disebutkan :

لاَ تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ

‘Janganlah kalian menghadang kafilah-kafilah (dagang)’ (HR. Jamaah)

Karena umumnya kafilah tersebut belum mengetahui berapa harga barangnya di pasaran, sehingga ketidaktahuan mereka dimanfaatkan dengan dicegat di tengah jalan, lantas diberikan informasi palsu bahwa harga pasar adalah sekian dan sekian, supaya mereka bisa melepaskan barangnya dengan harga di bawah harga pasar yang sebenarnya.

Contohnya adalah seperti para petani dari desa yang akan menjual barang dagangannya ke pasar di kota. Namun dicegat oleh para pengusaha atau tengkulak dan barang mereka dengan harga murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan para pedagang tersebut.

Bentuk-bentuk lainnya adalah sebagai berikut :

Memborong atau memonopoli barang yang dibawa oleh kafilah dagang.
Mengurangi keuntungan kafilah dagang.
Menimbun dan memacetkan arus barang, sehingga tidak sega tiba di tangan konsumen yang membutuhkannya, dan berakibat pada tingginya harga barang dang menguntungkan pihak ketiga.
Menipu harga kepada kafilah dagang, dengan memberitahu harga yang tidak benar.

Jika dianalisa, maka masuk dalam larangan tersebut adalah para tengkulak yang umumnya membeli barang dari petani sehingga petani menjadi merugi, karena menjualnya jauh di bawah harga pasaran.

Tengkulak umumnya sangat mengetahui fruktuasi harga pasar, dan ia memiliki alat transportasi yang memadai, dan umumnya memiliki akses besar ke para petani dan ke para pedangang di pasar. Nah, ketika ia memotong jalur para petani dengan membeli langsung dari para petani dengan harga yang tidak wajar, maka hukumnya haram.

Terlebih-lebih apabila disertai dengan monopoli, sehingga petani tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak punya pilihan lain selain menjual dengan harga murah kepada para tengkulak tersebut. Maka hukumnya haram; karena monopoli dan juga karena terdapat unsur pendzaliman (aniaya) kepada para penjualnya.

Apabila terjadi pencegatan kafilah dagang, maka hukumnya adalah sebagaimana dalam hadits berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ (رواه الترمذي)

Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Nabi SAW melarang penghadangan barang yang dibawa (dari luar kota).
Apabila seseorang menghadang lalu membelinya, maka pemilik barang ada hak khiyar padanya, apabila datang ke pasar.’ (HR. Turmudzi)

Jadi, apabila si pedagang sampai di pasar dan mengetahui harga pasar, lantas ia menginginkan pembatalan jual beli sebelumnya, maka si pembeli harus mengembalikannya kepada pedagang.

Hikmah di Balik Larangan

Islam sangat melindungi kepentingan para pemeluknya; khususnya yang berposisi lebih lemah dan lebih rentan untuk menjadi objek penipuan dan kedzaliman dalam sisi harta.

Dalam hal ini dicontohkan adalah posisi orang desa yang jauh dari peradaban, yang umumnya tidak banyak mengetahui komoditi harga, dsb.

Maka tidak boleh memanfaatkan ketidaktahuan mereka, dengan menjual barang-barang atau komoditi tertentu kepada mereka yang nantinya dapat merugikan mereka; baik merugikan dari sisi kemanfaatan barang tersebut maupun dari sisi harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya.

Masuk dalam larangan di atas adalah menjadi makelar atau perantara, yang bisa merugikan pihak yang lemah. Dan dalam contoh kasus dari hadits di atas adalah menjadi makelar bagi orang desa yang ketidaktahuannya dapat dimanfaatkan menjadi celah bagi makelar untuk mendapatkan keuntungan berlimpah.

Masuk juga dalam larangan ini, menjadi makelar untuk pihak manapun yang tidak memiliki pengetahuan yang baik terkait objek barang yang ditransaksikan, termasuk kepada orang kota.

Adapun apabila terhadap orang yang mengetahui harga, komoditi, pasar, dsb, maka diperbolehkan. Termasuk kepada orang desa, namun ia faham tentang harga pasar dan komoditi, maka boleh menjual atau menjadi makelar bagi mereka.

Secara umum, menjadi perantara atau makelar dalam jual beli maupun dalam transaksi lainnya dimana tidak ada unsur tipuan, paksaan, pengelabuan, bersifat memberikan informasi yang benar dan jujur, namun pada akhirnya calon pembeli lah yang menentukan apakah jadi membeli atau tidak, maka hal tersebut adalah diperbolehkan.

Masuk dalam kategori yang diperbolehkan adalah profesi agen, marketing, tenaga pemasaran, dsb. Namun dengan syarat sebgaiamana di atas; tidak boleh memanfaatkan ketidaktahuan client nya.

Syarat lainnya adalah bahwa objek yang ditawarkannya bukanlah merupakan objek yang diharamkan secara syariah. Namun apabila yang ditawarkannya adalah sesuatu yang haram, maka hukumnya adalah haram. (Ustadz Rikza Maulan, Lc., M.Ag)

والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب
والحمد لله رب العالمين