Arsip Kategori: Muamalah

Hukum Menabung di Bank Konvensional (Ribawi)

Majelis Ulama Indonesia, Melalui Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Intersat/Fa’idah), tanggal 24 Januari 2004, menjelaskan bahwa:

Bunga (Interest/fa’idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di per-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut,berdasarkan tempo waktu,diperhitungkan secara pasti di muka,dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Sementara, riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi’ah.

Sehingga, praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, yakni Riba Nasi’ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya.  Praktik penggunaan tersebut hukumnya adalah haram,baik di lakukan oleh Bank, Asuransi,Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Bagi kaum Muslimin, diatur cara bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional sebagi berikut:

  1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari’ah dan mudah di jangkau,tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga.
  2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari’ah,diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Dasar Keharaman Bunga (Riba)

Dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk mengharamkan bunga (riba) adalah:

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, antara lain, “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,lalu terus berhenti (darimengambil riba), maka baginya maka yang telah diambilnya dahulu (sebelum dating larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran,dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman,mengerjakan amal shaleh,mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.Dan jika (orang-orang berhutang itu) dalam kesukaran,mereka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu,lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Ali’Immran [3]: 130).

Hadis-hadis Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, antara lain:
Dari Abdullah Radhiyallahu ‘Anh, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam melaknat orang yang memakan orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba.” Rawi berkata: saya bertanya:”(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksinya?” Ia (Abdullah) menjawab, “Kami hannya menceritakan apa yang kami dengar.” (HR.Muslim).

Dari Jabir Radhiyallahu ‘Anh,ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikn, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikan.” Ia berkata, “mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim).

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anh, ia berkata, Rasulullah bersabda, “Akan dating kepada umat manusia suatu masa dimana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambilnya)-nya,ia akan terkena debunya.”(HR.al-Nasa’i).

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anh, ia berkata, Rasulullah bersabda, “Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.” (HR. Ibn Majah).

Dari Abdullah, dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara,macam).” (HR. Ibn Majah).

Dari Abdullah bin Mas’ud, “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikannya.” (HR. Ibn Majah)

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anh, ia berkata, Rasulullah bersabda, “Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa dimana tak ada seorang pun diantara mereka kecuali (terbias) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya,ia akan terkena debunya.”(HR. Ibn Majah).

Juga ijma’ ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (kaba’ir).

Pendapat para Ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, al-qardh wa al-iqtiradh) telah memenuhi kriteria riba yang di haramkan Allah Subhanahu wa Ta’ala, seperti dikemukakan,antara lain, oleh An Nawawi berkata:

AlMawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi’I) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur’an, atas dua pandangan.Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap kemujmalan al Qur’an, baik riba naqad maupun riba nasi’ah.

Kedua, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur’an sesungguhnya hanya mencakup riba nasa’yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihang berhutang tidak membayarnya,ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya.

Itulah maksud firman Allah : “… janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda… “ kemudian Sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (naqad) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Qur’an.

Fatwa Ulama dan Lembaga yang Lain

Selain MUI, ulama dan organisasi Islam lain juga memberikan fatwa keharaman bunga:

  1. Ibn al-‘Araby dalam Ahkam al-Qur’an
  2. Al-Aini dalam ‘Umdah al-Qary
  3. Al-Sarakhsyi dalam Al-Mabsuth
  4. Ar-Raghib al-Isfani dalam Al-Mufradat Fi Gharib al-Qur;an
  5. Muhammad Ali al-Shabuni dalam Rawa-I’ al-Bayan
  6. Muhammad Abu Zahrah dalam Buhuts fi al-Riba
  7. Yusuf al-Qardhawy dalam Fawa’id al-Bunuk
  8. Wahbah al-Zuhaily dalam Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh
  9. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syari’ah.
  10. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammdiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi system perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
  11. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan system tanpa Bunga.
  12. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa’idah), tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2003.
  13. Majma’ul Buhuts al-Islamy di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965
  14. Majma’ al-Fiqh al-Islamy Negara-negara OKI Yang di selenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi’ul Awal 1406 H/22 28 Desember 1985.
  15. Majma’ Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy, keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.
  16. Keputusan Dar Al-Itfa, kerajaan Saudi Arabia,1979
  17. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
  18. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syari’ah.
  19. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammdiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi system perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
  20. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan system tanpa Bunga.
  21. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa’idah), tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2003.

Fatwa MUI Tentang Bunga Bank

KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 1 Tahun 2004
Tentang
BUNGA (INTERSAT/FA’IDAH)

Majelias Ulama Indonesia,
MENIMBANG :

  1. bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (interst/fa’idah) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (al-qardh) atau utang piutang (al-dayn), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan,individu maupun lainnya;
  2. bahwa Ijtima’Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga;
  3. bahwa karena itu, Majelis Ulama Indonesia memnadang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk di jadikan pedoman.

MENGINGAT :

  1. Firman Allah SWT, antara lain :
    Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,lalu terus berhenti (darimengambil riba), maka baginya maka yang telah diambilnya dahulu (sebelum dating larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tiadak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran,dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman,mengerjakan amal shaleh,mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tidakada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.Dan jika (orang-orang berhutang itu) dalam kesukaran,mereka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu,lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
    Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Ali’Immran [3]: 130).
  2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain :
    Dari Abdullah r.a., ia berkata : “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba.” Rawi berkata: saya bertanya:”(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menajdi saksinya?” Ia (Abdullah) menjawab : “Kami hannya menceritakan apa yang kami dengar.” (HR.Muslim).
    Dari Jabir r.a.,ia berkata : “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikn, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikan.” Ia berkata: “mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim).
    Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Akan dating kepada umat manusia suatu masa dimana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambilnya)-nya,ia akan terkena debunya.”(al-Nasa’I).
    Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.” (HR. Ibn Majah).
    Dari Abdullah, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: “Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara,macam).” (HR. Ibn Majah).
    Dari Abdullah bin Mas’ud: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikannya.” (HR. Ibn Majah)
    Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa dimana tak ada seorang pun diantara mereka kecuali (terbias) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya,ia akan terkena debunya.”(HR. Ibn Majah).
  3. Ijma’ ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (kaba’ir) (lihat antara lain: al-Nawawi, al-Majmu’Syarch al-Muhadzdzab, [t.t.: Dar al-Fikr,t.th.],juz 9,h 391)

MEMPERHATIKAN :

  1. Pendapat para Ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, al-qardh wa al-iqtiradh) telah memenuhi kriteria riba yang di haramkan Allah SWT., seperti dikemukakan,antara lain,oleh :
    Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi’I) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur’an, atas dua pandangan.Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap kemujmalan al Qur’an, baik riba naqad maupun riba nasi’ah.
    Kedua, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur’an sesungguhnya hanya mencakup riba nasa’yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihang berhutang tidak membayarnya,ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah : “… janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda… “ kemudian Sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (naqad) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Qur’an.

    1. Ibn al-‘Araby dalam Ahkam al-Qur’an :
    2. Al-Aini dalam ‘Umdah al-Qary :
    3. Al-Sarakhsyi dalam Al-Mabsuth :
    4. Ar-Raghib al-Isfani dalam Al-Mufradat Fi Gharib al-Qur;an :
    5. Muhammad Ali al-Shabuni dalam Rawa-I’ al-Bayan :
    6. Muhammad Abu Zahrah dalam Buhuts fi al-Riba :
    7. Yusuf al-Qardhawy dalam fawa’id al-Bunuk :
    8. Wahbah al-Zuhaily dalam Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh :
  2. Bunga uang atas pinjaman (Qardh) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang di haramkan Allah SWT dalam Al-Quran,karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam system bunga tambhan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.
  3. Ketetapan akan keharaman bunga Bank oleh berbagai forum Ulama Internasional, antara lain:
    1. Majma’ul Buhuts al-Islamy di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965
    2. Majma’ al-Fiqh al-Islamy Negara-negara OKI Yang di selenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi’ul Awal 1406 H/22 28 Desember 1985.
    3. Majma’ Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy, keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.
    4. Keputusan Dar Al-Itfa, kerajaan Saudi Arabia,1979
    5. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
  4. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syari’ah.
  5. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammdiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi system perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
  6. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan system tanpa Bunga.
  7. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa’idah), tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2003.
  8. Keputusasn Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa’idah 1424/03 Januari 2004;28 Dzulqa’idah 1424/17 Januari 2004;dan 05 Dzulhijah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT
MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN : FATWA TENTANG BUNGA (INTERST/FA`IDAH):
Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

  1. Bunga (Interest/fa’idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di per-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut,berdasarkan tempo waktu,diperhitungkan secara pasti di muka,dan pada umumnya berdasarkan persentase.
  2. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi’ah.

Kedua : Hukum Bunga (interest)

  1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi’ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya.
  2. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram,baik di lakukan oleh Bank, Asuransi,Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermu’amallah dengan lembaga keuangan konvensional

  1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari’ah dan mudah di jangkau,tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga.
  2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari’ah,diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Jakarta, 05 Djulhijah 1424H
24 Januari 2004 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA,
KOMISI FATWA

Ketua / Sekretaris

K.H. Ma’ruf Amin / Drs. Hasanudin ,M.Ag.

Larangan Jual Beli Najsyi

Ibnu Bathal mengemukakan bahwa para ulama sepakat menetapkan bahwa bai’ najsyi merupakan perbuatan maksiat. Dan jual beli yang dilakukan secara najsyi adalah batal menurut madzhab Dzhahiri dan Hambali.

Sementara Madzhab Maliki berpendapat bahwa jika terjadi bai’ Najsyi, pembeli berhak melakukan khiyar, yaitu berhak membatalkan jual beli tersebut, apabila kemudian ia mengetahui bahwa ia telah tertipu.

Adapun Ibnu Abi Aufa berkata, bahwa pelaku bai’ Najsyi adalah pemakan riba dan pengkhianat.

Jadi, kesimpulannya bahwa ulama sepakat, jual beli najsyi merupakan perubatan yang buruk dan dilarang oleh syariat dan oleh karenanya haram dilakukan.

Hukum Mempromosikan Dagangan

Secara umum, mempromosi kan barang dagangan atau produk tertentu adalah boleh saja, selama dilakukan dengan benar dan jujur serta tidak berlebih-lebihan (tidak bohong dan tidak ada unsur tipuan).

Adapun apabila iklan dilakukan dengan cara berbohong dan atau berlebihan, sehingga “menipu” image pembeli, maka hukumnya menjadi haram dan jual belinya menjadi tidak sah.

Oleh karenanya, dalam segala hal yang terkait dengan aspek marketing, hendaknya dilakukan dengan hati-hati, agar jangan sampai mengejar target penjualan tertentu sehingga kita mengorbankan ketaatan terhadap syariat dan hukum Allah SWT.

Dalam konteks muamalah kontemporer, bai’ najsyi bisa terjadi dalam praktek sebagai berikut :

Tender fiktif, dimana sesama pemasok yang mengikuti tender saling bersekongkol dalam masalah harga, untuk kemudian “menipu” perusahaan (calon pembeli) sehingga ia membelinya dengan harga yang tinggi.

Penawaran fiktif terhadap objek tertentu, supaya harganya tinggi, sehingga barang tersebut dapat dibeli dengan harga yang tinggi.

Permintaan fiktir terhadap barang tertentu, sehingga pasar meresponnya dengan membeli barang-barang tersebut. Namun setelah para pedagang membelinya, ternyata tidak ada pembeli sesungguhnya di pasaran.

Bentuk Bai’ Najsyi Dalam Konteks Kekinian

Iklan terhadap suatu produk yang berlebihan, tidak sesuai dengan barang atau produk yang sesungguhnya. Hal ini bisa terjadi dalam produk barang maupun jasa :

Produk Barang : batu akik, barang-barang seni, barang antik, dengan mengatakan misalnya batu-batuan tersebut bersumber dari barang yang langka. Atau karyawan seni tersebut merupakan karya seni yang bernilai sangat tinggi, dsb.

Produk Jasa : seperti asuransi, saham, yang dilakukan dengan cara promosi berlebihan, menutupi kekurangan dari produk tersebut, yang ditampilkan hanya kebaikan-kebaikan saja . Ustadz Rikza Maulan, Lc., M.Ag

والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب
والحمد لله رب العالمين

Sumber: www.iman-islam.com

Kenapa Asuransi Syariah?

Menurut Dewan Syariah Nasional, definisi ASURANSI SYARIAH (Ta’min, Takaful atau Tadhamun)  adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

asuransisyariah

Asuransi Syariah adalah sebuah sistem dimana para peserta meng-infaq-kan/menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan disini hanya sebatas pengelolaan operasional  asuransi dan investasi dari dana-dana/kontribusi yang diterima/dilimpahkan kepada perusahaan.

Asuransi syari’ah disebut juga dengan asuransi ta’awun yang artinya tolong menolong atau saling membantu . Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Asuransi ta’awun prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 2, yang artinya :

“Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan”

MENGAPA HARUS ASURANSI SYARIAH?

Asuransi yang selama ini digunakan oleh mayoritas masyarakat (konvensional) bukan merupakan asuransi yang dikenal oleh para pendahulu dari kalangan ahli fiqh, karena tidak termasuk transaksi yang dikenal oleh fiqh Islam, dan tidak pula dari kalangan para sahabat yang membahas hukimnya.

Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang asuransi non syariah (konvensional) yang disebabkan oleh perbedaan ilmu dan ijtihad mereka. Alasannya antara lain :

  1. Pada transaksi asuransi konvensional terdapat jahalah (ketidaktahuan) dan ghoror(ketidakpastian), dimana tidak diketahui siapa yang akan mendapatkan keuntungan atau kerugian pada saat berakhirnya periode asuransi.
  2. Di dalamnya terdapat riba atau syubhat riba. Hal ini akan lebih jelas dalam asuransi jiwa, dimana seseorang yang membeli polis asuransi membayar sejumlah kecil dana/premi dengan harapan mendapatkan uang yang lebih banyak dimasa yang akan datang, namun bisa saja dia tidak mendapatkannya. Jadi pada hakekatnya transaksi ini adalah tukar menukar uang, dan dengan adanya tambahan dari uang yang dibayarkan, maka ini jelas mengandung unsur riba, baik riba fadl dan riba nasi’ah.
  3. Asuransi ini termasuk jenis perjudian (maysir), karena salah satu pihak membayar sedikit harta untuk mendapatkan harta yang lebih banyak dengan cara untung-untungan atau tanpa pekerjaan. Jika terjadi kecelakaan ia berhak mendapatkan semua harta yang dijanjikan, tapi jika tidak maka ia tidak akan mendapatkan apapun.

Melihat ketiga hal di atas, dapat dikatakan bahwa transaksi dalam asuransi konvensional yang selama ini kita kenal, belum sesuai dengan transaksi yang dikenal dalam fiqh Islam. Asuransi syari’ah dengan prinsip ta’awunnya, dapat diterima oleh masyarakat dan berkembang cukup pesat pada beberapa tahun terakhir ini.

Asuransi syariah dengan perjanjian di awal yang jelas dan transparan serta aqad yang sesuai syariah, dimana dana-dana dan premi asuransi yang terkumpul (disebut juga dengan dana tabarru’) akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi syar’i dengan berlandaskan prinsip syariah.

Dan pada akhirnya semua dana yang dikelola tersebut (dana tabarru’) nantinya akan dipergunakan untuk menghadapi dan mengantisipasi terjadinya musibah/bencana/klaim yang terjadi diantara peserta asuransi. Melalui asuransi syari’ah, kita mempersiapkan diri secara finansial dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan fiqh Islam. Jadi tidak ada keraguan untuk berasuransi syari’ah.

PERBEDAAN ASURANSI SYARIAH DAN KONVENSIONAL

Ada beberapa perbedaan mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

Perbedaan tersebut adalah:

  1. Asuransi syari’ah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari MUI yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.
  2. Akad yang dilaksanakan pada asuransi syari’ah berdasarkan tolong menolong. Sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli
  3. Investasi dana pada asuransi syari’ah berdasarkan Wakallah bil Ujrah dan terbebas dari Riba. Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga (riba) sebagai bagian penempatan investasinya
  4. Kepemilikan dana pada asuransi syari’ah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.
  5. Pembayaran klaim pada asuransi syari’ah diambil dari dana tabarru’ (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan.
  6. Pembagian keuntungan pada asuransi syari’ah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.

Sumber: asuransihalal.wordpress.com

 

Tanya Jawab Asuransi Syariah

Pertanyaan :
Assalm. Pak saya termasuk awam dalam hal asuransi syariah. yang saya tau asuransi syariah perbedaannya dengan konvensional adalah di asuransi syariah ada dana tabaru dimana dana tersebut tidak bisa diambil jika tidak ada claim. selain itu ada pula dana investasi . sehingga jika nasabah berhenti dari membayar premi nasabah masih bisa mengambil dana tabungan yang ada. yang mau saya tanyakan adalah apakah asuransi syariah membatasi berapa persen untuk tabungan dan berapa persen untuk tabaru?atau hal tersebut bisa disepakati terlebih dahulu antara nasabah dan pihak asuransi??

Jawaban :
Wa’alaikumussalam Wr Wb.

Terima kasih atas minat para pembaca untuk mengetahui lebih jauh mengenai asuransi syariah.

Konsep asuransi syariah berawal dari prinsip saling tolong-menolong sesama peserta. Perusahaan hanya berfungsi sebagai pengelola dana peserta yang dikelola sesuai peruntukannya, diantaranya untuk pengelolaan risiko (dana tabarru) atau sebagai tabungan peserta (dana tabungan). Sebagai pengelola, perusahaan mengambil upah (ujroh) dan atau bagi hasil dari pengelolaan dana tersebut. Secara pembukuan, kontribusi (sebutan untuk premi dalam asuransi syariah) yang diterima dari peserta, dipisahkan dalam 3 pundi dana, yaitu: dana tabarru, dana tabungan dan dana pengelola.

Sebelum perjanjian disepakati, disampaikan kepada peserta, berapa besaran kontribusi yang harus dibayarkan, terdiri dari berapa besaran premi tabarru, dana yang disisihkan untuk tabungan peserta dan biaya pengelolaan. Proporsi pemisahan masing – masing dana ini, tergantung dari jenis produknya. Penentuan besaran dana tabarru didasarkan data statistik pengelolaan risiko internal maupun eksternal. Besaran dana Investasi tergantung permintaan peserta; sedangkan besaran biaya pengelolaan sudah ada perhitungan standarnya.

Semoga penjelasan singkat ini dapat menjawab pertanyaan bapak/ibu. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Ernawan Priarto
Corporate Secretary
PT Asuransi Takaful Keluarga

Sumber: http://www.ekonomisyariah.org/konsultasi-list/asuransi-syariah

Larangan Orang Kota Menjual Kepada Orang Desa

Termasuk yang dilarang dalam hadits-hadits di atas adalah larangan mencegat kafilah dagang di tengah jalan, yang bermaksud menjual barang dagangannya ke pasar dengan harga yang berlaku umum di pasaran.

Dalam hadits di atas disebutkan :

لاَ تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ

‘Janganlah kalian menghadang kafilah-kafilah (dagang)’ (HR. Jamaah)

Karena umumnya kafilah tersebut belum mengetahui berapa harga barangnya di pasaran, sehingga ketidaktahuan mereka dimanfaatkan dengan dicegat di tengah jalan, lantas diberikan informasi palsu bahwa harga pasar adalah sekian dan sekian, supaya mereka bisa melepaskan barangnya dengan harga di bawah harga pasar yang sebenarnya.

Contohnya adalah seperti para petani dari desa yang akan menjual barang dagangannya ke pasar di kota. Namun dicegat oleh para pengusaha atau tengkulak dan barang mereka dengan harga murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan para pedagang tersebut.

Bentuk-bentuk lainnya adalah sebagai berikut :

Memborong atau memonopoli barang yang dibawa oleh kafilah dagang.
Mengurangi keuntungan kafilah dagang.
Menimbun dan memacetkan arus barang, sehingga tidak sega tiba di tangan konsumen yang membutuhkannya, dan berakibat pada tingginya harga barang dang menguntungkan pihak ketiga.
Menipu harga kepada kafilah dagang, dengan memberitahu harga yang tidak benar.

Jika dianalisa, maka masuk dalam larangan tersebut adalah para tengkulak yang umumnya membeli barang dari petani sehingga petani menjadi merugi, karena menjualnya jauh di bawah harga pasaran.

Tengkulak umumnya sangat mengetahui fruktuasi harga pasar, dan ia memiliki alat transportasi yang memadai, dan umumnya memiliki akses besar ke para petani dan ke para pedangang di pasar. Nah, ketika ia memotong jalur para petani dengan membeli langsung dari para petani dengan harga yang tidak wajar, maka hukumnya haram.

Terlebih-lebih apabila disertai dengan monopoli, sehingga petani tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak punya pilihan lain selain menjual dengan harga murah kepada para tengkulak tersebut. Maka hukumnya haram; karena monopoli dan juga karena terdapat unsur pendzaliman (aniaya) kepada para penjualnya.

Apabila terjadi pencegatan kafilah dagang, maka hukumnya adalah sebagaimana dalam hadits berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ (رواه الترمذي)

Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Nabi SAW melarang penghadangan barang yang dibawa (dari luar kota).
Apabila seseorang menghadang lalu membelinya, maka pemilik barang ada hak khiyar padanya, apabila datang ke pasar.’ (HR. Turmudzi)

Jadi, apabila si pedagang sampai di pasar dan mengetahui harga pasar, lantas ia menginginkan pembatalan jual beli sebelumnya, maka si pembeli harus mengembalikannya kepada pedagang.

Hikmah di Balik Larangan

Islam sangat melindungi kepentingan para pemeluknya; khususnya yang berposisi lebih lemah dan lebih rentan untuk menjadi objek penipuan dan kedzaliman dalam sisi harta.

Dalam hal ini dicontohkan adalah posisi orang desa yang jauh dari peradaban, yang umumnya tidak banyak mengetahui komoditi harga, dsb.

Maka tidak boleh memanfaatkan ketidaktahuan mereka, dengan menjual barang-barang atau komoditi tertentu kepada mereka yang nantinya dapat merugikan mereka; baik merugikan dari sisi kemanfaatan barang tersebut maupun dari sisi harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya.

Masuk dalam larangan di atas adalah menjadi makelar atau perantara, yang bisa merugikan pihak yang lemah. Dan dalam contoh kasus dari hadits di atas adalah menjadi makelar bagi orang desa yang ketidaktahuannya dapat dimanfaatkan menjadi celah bagi makelar untuk mendapatkan keuntungan berlimpah.

Masuk juga dalam larangan ini, menjadi makelar untuk pihak manapun yang tidak memiliki pengetahuan yang baik terkait objek barang yang ditransaksikan, termasuk kepada orang kota.

Adapun apabila terhadap orang yang mengetahui harga, komoditi, pasar, dsb, maka diperbolehkan. Termasuk kepada orang desa, namun ia faham tentang harga pasar dan komoditi, maka boleh menjual atau menjadi makelar bagi mereka.

Secara umum, menjadi perantara atau makelar dalam jual beli maupun dalam transaksi lainnya dimana tidak ada unsur tipuan, paksaan, pengelabuan, bersifat memberikan informasi yang benar dan jujur, namun pada akhirnya calon pembeli lah yang menentukan apakah jadi membeli atau tidak, maka hal tersebut adalah diperbolehkan.

Masuk dalam kategori yang diperbolehkan adalah profesi agen, marketing, tenaga pemasaran, dsb. Namun dengan syarat sebgaiamana di atas; tidak boleh memanfaatkan ketidaktahuan client nya.

Syarat lainnya adalah bahwa objek yang ditawarkannya bukanlah merupakan objek yang diharamkan secara syariah. Namun apabila yang ditawarkannya adalah sesuatu yang haram, maka hukumnya adalah haram. (Ustadz Rikza Maulan, Lc., M.Ag)

والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب
والحمد لله رب العالمين

Larangan Jual Beli yang Tidak Dimiliki

Makna Sesuatu Yang Tidak Ada (Ma’dum)

Sesuatu yang tidak ada (ma’dum) adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjual, atau tidak dalam kuasa dan genggaman penjual dan tidak dalam penguasaan penjual.

Sehingga penjual tidak bisa melakukan serah terima barang yang ditransaksikan tersebut kepada pembeli.

Sementara diantara syarat dalam jual beli adalah bahwa objek yang diperjualbelikan harus bisa diserah terimakan.

Masuk dalam kategori sesuatu yang tidak ada (ma’dum) adalah:

jual beli anak dari anaknya onta (habalil habalah),

jual beli onta yang hilang yang tidak diketahui keberadaannya,

jual beli mutiara yang masih berada di dalam kerang di tengah lautan,

jual beli susu hewan yang masih berada dalam teteknya,

jual beli buku sebelum ditulis bukunya, dsb.

Dikecualikan dari jual beli sesuatu yang tidak ada (ma’dum) adalah jual beli barang yang ada, namun tidak ada di hadapan penjual maupun pembeli pada saat transaksi, namun sesungguhnya wujudnya ada di tempat lain.

Atau dengan istilah lain, disebut dengan gha’ib.

Jual beli barang yang ghaib adalah boleh, dengan syarat wujud barangnya ada.

Dikecualikan juga jual beli barang yang tidak ada, namun secara sifat, spesifikasi, dan wujud keberadaannya secara logika dan kebiasaan umum akan ada, maka termasuk diperbolehkan.

Oleh karenanya, diperboleh kan bai’ salam dan bai’ istishna’.

Jenis-Jenis Bai’ Ma’dum
Dan Hukumnya

Taujih Nabawi

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الخمسة)

Dari Hakim bin Hizam ra, ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku ingin membeli sesuatu yang tidak aku miliki, apakah boleh aku memberlikan untuknya dari pasar?

Beliau bersabda,
‘Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki.’ (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’I, Ibnu Majah, & Imam Ahmad bin Hambal)

Takhrij Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunannya, Kitab Al-Buyu’, Bab Fi ar-Rajul Yabi’u Ma Laisa Lahu, hadits no 3040.

Diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi dalam Jami’nya, Kitab Al-Buyu’ ‘an Rasulillah, Bab Ma Ja’a fi Karahiyati Bai’ Ma Laisa ‘Indak, hadits no 1153.

Diriwayatkan juga oleh Imam Nasa’i dalam Sunannya, Kitab Al-Buyu’, Bab Bai’ Ma Laisa ‘Indal Ba’I’, hadits no 4534.

Diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, Kitab Al-Buyu’, bab An-Nahyu an Bai’ Ma Laisa Indak wa An Ribhi Ma Lam Yudman, hadits no 2178.

Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam Musnadnya, pada Musnad Al-Makiyin, dalam Musnad Hakim bin Hizam an Rasulillah SAW, hadits no 14772,

Makna Umum

Secara umum, hadits ini menggambarkan tentang larangan jual beli barang yang tidak ada atau jual beli barang yang belum dimiliki oleh penjual, baru kemudian ia membelinya di pasaran, lalu ia menjualnya kepada pembeli.

Dalam istilah lainnya, jual beli dimana penjual tidak memiliki atau belum memiliki objek jual belinya, dikenal juga dengan istilah bai’ ma’dum, yaitu jual beli yang objeknya tidak ada.

Hadits Hakim bin Hizam di atas menggambarkan bahwa ia didatangi oleh seseorang yang ingin membeli sesuatu yang tidak ia miliki. Kemudian nanti ia AKAN membelinya, lalu menjualnya kepada orang tersebut.

Namun ternyata hal tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, ‘Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada pada dirimu.’ Bersambung

(Ust. Rikza Maulan, Lc., M.Ag)