Dwifungsi ABRI

Dahulu pada zaman orde baru, kita sangat anti dengan dwifungsi ABRI.

Dwifungsi ABRI secara sederhana dalam prakteknya adalah pimpinan tentara bisa menjadi pemimpin atau pejabat publik, baik presiden, gubernur maupun bupati termasuk mendapatkan jatah anggota DPR RI.

Sehingga tidak heran, jabatan gubernur dan bupati yang berasal dari tentara sudah biasa. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat menginginkan perubahan. Masyarakat ketika itu menginginkan kepemimpinan sipil.

Tetapi, saat ini ternyata kepemimpin sipil tdk membawa perubahan yang signifikan. Tetap saja korupsi merajalela, perekonomian tidak kunjung membaik, pembangunan biasa saja, KKN yang dulu ingin diberantas, kini semakin merajalela.

Kepemimpinan sipil juga sering menjadi ajang keributan antar kelompok masyarakat dan ketidakteraturan tidak kunjung selesai. Berbeda dengan pemimpin militer yang terbiasa ditempa dengan pola pelatihan kepemimpinan yang keras melahirkan kepemimpinan yang terkenal berwibawa, mampu mengambil keputusan yang sulit dan berdisiplin tinggi.

Tentu saja tidak semua pemimpin sipil memiliki tipikal buruk. Tidak sedikit pemimpin sipil yang memiliki seabrek berprestasi, lihat saja kang Aher, pak Irwan Prayitno dan lain-lain.

Yang menarik untuk dicermati, faktanya sampai hari ini masyarakat masih merindukan pensiunan jenderal menjadi presiden, apalagi dengan melihat pengalaman pahit 4 tahun terakhir. Lihat saja bursa capres dan cawapres tidak jauh-jauh dari pensiunan jenderal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *